Kabar24.com, JAKARTA— Gambar Pak Harto tersenyum di angkot atau truk bak terbuka menarik perhatian Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Pratikno.
Menurutnya, kalangan akademisi dan aktivis pro-demokrasi Indonesia mendapat kritik lewat media stiker bergambar mantan Presiden Soeharto tersenyum dengan mengangkat salah satu tangannya bertuliskan “Halo bro, enak jaman saya dulu kan”.
Dalam versi bahasa Jawa, stiker itu bertuliskan “Piye Le/Bro, Penak Jamanku Ta”.
“Stiker yang banyak nempel pada angkutan umum di Yogyakarta maupun daerah lain di Indonesia seharusnya mengusik kalangan akademisi dan aktivis,” ujar Pratikno.
Gambar dan tulisan sederhana tersebut merepresentasikan masyarakat kalangan bawah atau grassroot tidak nyaman dengan demokrasi Indonesia yang digulirkan selama 15 tahun terakhir.
Secara tak langsung, hal itu merupakan jeritan hati masyarakat yang dituangkan dalam bentuk stiker.
Gelisah
Pratikno tidak mempermasalahkan siapa yang membuat stiker tersebut, atau barangkali ada yang memanfaatkan momen pesta demokrasi Indonesia ini.
Tapi, ujar Pratikno, masalah yang terjadi dengan demokrasi Indonesia belakangan ini harus menjadi tanggungjawab moral bersama.
“Kalau mencoba eksplore ngobrol, masyarakat di bawah akan menuntut kita, akademisi dan aktivis, karena sudah menggelindingkan demokrasi. Ini tanggungjawab Anda,” ujar Pratikno.
Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato kunci pada acara Seminar Publik Hasil Survei Perkembangan Demokrasi di Indonesia 2013 di Gedung Nusantara V DPR Jakarta, Selasa (25/2/2014).
Kegelisahan, lanjut Pratikno, tak hanya dari kalangan bawah tetapi juga melanda kalangan akademisi dan aktivis sebagai aktor demokrasi. Menurut dia, perlu audit demokrasi yang mendalam.
“Audit ini tidak semata-mata menggali pengetahuan, tapi memperkuat jaringan di kalangan aktivis sekaligus membangun gerakan,” ujar Pratikno.
UGM bekerja sama dengan Oslo University Norwegia melakukan survei terhadap kondisi demokrasi di Indonesia untuk mendukung proses demokrasi secara strategis dan kritis.
Survei dilakukan di 30 kabupaten/kota dengan 592 narasumber aktivis prodemokrasi. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui arah kaitan antara demokrasi dengan kesejahteraan. (JIBI/Bisnis.com)
0 comments
Post a Comment